Buruh Demo Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza. Jakarta kembali diramaikan aksi demonstrasi buruh pada Jumat, 30 Januari 2026. Ratusan pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berkumpul di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan penolakan tegas terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Aksi ini dipicu keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang baru saja mengumumkan bergabungnya Indonesia ke organisasi internasional tersebut, yang digagas Presiden AS Donald Trump. Para buruh menilai langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dukungan historis Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, karena akan membuat RI duduk satu meja dengan Israel. Demo yang diikuti sekitar 200 orang ini berlangsung damai meski sempat mengganggu lalu lintas di kawasan pusat kota, dan menjadi sorotan karena menyoroti isu geopolitik yang sensitif di tengah konflik Timur Tengah yang belum usai. REVIEW FILM
Latar Belakang Buruh Demo dan Isu Dewan Perdamaian Gaza: Buruh Demo Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Aksi buruh ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak pengumuman resmi Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza pada awal Januari 2026, gelombang kritik mulai bergulir dari berbagai kalangan, termasuk kelompok buruh. Dewan ini dibentuk atas inisiatif Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan perdamaian di Gaza pasca-konflik Israel-Palestina. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota, diharapkan berkontribusi dalam bentuk dana dan dukungan logistik, dengan iuran awal mencapai Rp 16,9 triliun yang sebagian besar bersumber dari APBN.
Para buruh, yang dipimpin Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, melihat keanggotaan ini sebagai langkah mundur dari sikap konstitusional Indonesia yang tidak pernah mengakui Israel sebagai negara sejak kemerdekaan. Said Iqbal menegaskan bahwa bergabung ke dewan ini berarti Indonesia secara tidak langsung melegitimasi keberadaan Israel di wilayah Palestina. “Ini bukan perdamaian sejati, tapi justru memperkuat pengaruh penjajah,” ujarnya di lokasi demo. Latar belakang ini semakin kuat karena Indonesia selama ini aktif mendukung Palestina melalui forum internasional seperti PBB, termasuk pengakuan kemerdekaan dan bantuan kemanusiaan. Demo di kantor PBB dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menekan agar isu ini dibawa ke level global, di mana PBB dianggap lebih netral dalam menyelesaikan konflik Palestina.
Tuntutan Utama Massa Buruh Demo Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 10 pagi, massa buruh menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah Indonesia segera menarik diri dari Dewan Perdamaian Gaza. Mereka menilai dewan ini hanya alat politik Trump untuk mengendalikan Gaza, bukan solusi independen bagi rakyat Palestina. “Kami tidak ingin Indonesia terlibat dalam skema yang melibatkan Israel,” tegas Said Iqbal, yang memimpin orasi di depan massa.
Tuntutan kedua adalah penguatan peran PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Buruh meminta agar Indonesia tetap setia pada jalur multilateral melalui PBB, bukan bergabung dengan inisiatif unilateral seperti Board of Peace. Ketiga, dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina tanpa campur tangan Israel. Massa menyoroti bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika Palestina diberi kedaulatan penuh, tanpa pengaruh eksternal yang menguntungkan Israel. Aksi ini juga diwarnai spanduk dan poster bertuliskan “Tolak Board of Peace, Dukung Palestina Merdeka”, serta seruan agar pemerintah Prabowo lebih peka terhadap aspirasi rakyat yang pro-Palestina. Meski jumlah peserta tidak terlalu besar, demo ini berhasil menarik perhatian media dan masyarakat, terutama karena isu Palestina selalu sensitif di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Respons Pemerintah dan Dampak Sosial Politik: Buruh Demo Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Pemerintah belum memberikan respons resmi langsung terhadap demo ini, tapi sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza adalah upaya diplomatik untuk membantu rekonstruksi Gaza secara langsung. “Ini kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi positif, bukan mendukung Israel,” katanya dalam konferensi pers pekan lalu. Namun, kritik dari buruh dan kelompok sipil lainnya menunjukkan adanya perpecahan opini publik. Beberapa analis politik menilai langkah ini bisa memengaruhi citra Prabowo di mata basis pendukungnya yang mayoritas pro-Palestina.
Dampak demo ini terasa di lalu lintas Jakarta Pusat, di mana kawasan Thamrin sempat macet parah hingga siang hari. Polisi mengerahkan personel untuk mengamankan aksi, dan tidak ada laporan kekerasan. Secara lebih luas, aksi ini bisa memicu gelombang protes serupa dari kelompok lain, seperti mahasiswa atau organisasi keagamaan, yang selama ini vokal soal Palestina. Di sisi positif, demo ini memperkuat diskusi publik tentang kebijakan luar negeri Indonesia, memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dalam isu global. Buruh juga menekankan bahwa aksi ini bukan anti-pemerintah, tapi bentuk kritik konstruktif untuk menjaga konsistensi sikap nasional terhadap Palestina.
Kesimpulan
Demo buruh tolak Indonesia gabung Dewan Perdamaian Gaza menjadi momentum penting yang menyoroti ketegangan antara diplomasi pemerintah dan aspirasi rakyat. Dengan tiga tuntutan jelas—keluar dari dewan, kuatkan PBB, dan dukung Palestina merdeka—aksi ini mengingatkan bahwa isu Palestina bukan sekadar geopolitik, tapi juga nilai konstitusional bagi bangsa. Meski pemerintah melihatnya sebagai peluang kontribusi, kritik dari buruh menunjukkan perlunya dialog lebih dalam agar kebijakan luar negeri tetap selaras dengan suara masyarakat. Ke depan, isu ini bisa menjadi ujian bagi Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan internasional dan dukungan domestik. Pada akhirnya, perdamaian Gaza haruslah adil, dan Indonesia diharapkan tetap berada di sisi yang benar dalam sejarah.
